Monthly Archives: April 2017

Dengan hormat,

Kami dari PT. Arthamindo Karga Internasional, sebagai Perusahaan Jasa Kepabeanan yang menangani Customs Clearance Import via Bandara Maupun pelabuhan seluruh nusantara. Dan menyewakan Undername bagi Consigne yang belum lengkap untuk persyaratan dan izin importnya.

Keterangan Tambahan.
STATUS JALUS PERUSAHAAN DI BEA DAN CUKAI ( JALUR HIJAU )

1. Surat Registrasi Pabean ( NIK )
2. Angka Pengenal Importir ( API )
3. N P I K ( Mainan, Elektronic, Garmen, Sepatu dan Peralatan kaki lainnya )
4. IT ( Besi Baja, Mainan, Elektronic, Garmen, Sepatu dan Peralatan kaki lainnya )
5. NPWP, SIUP, TDP & Akte Notaris
6. Kadin & Others Sub Bidang
7. Pengurusan Izin SIUP JPT
8. Pengurusan Izin Sucopindo ( LS )
9. Pengurusan Izin Label SNI ( Berbahasa Indonesia )
10. Pengurusan Izin BPOM
11. Pengurusan SNI
12. Pengurusan Izin & Limbah Pabrik B3, B1, B2 & Izin Oprasionalnya
13. Pengurusan Surat Izin Lainnya

Product dan Service kami antara lain :
1. Sea and Air Cargo Service
2. Export & Import Customs Clearence Service
3. International Courier Service
4. Domestic Service
5. Export Service
6. Consigne / Undername
7. Borongan ( All-In )
8. Door to Door Services

Demikianlah Penawaran Jasa ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PT. Arthamindo Karga Internasional
IEC Building, Suite 103
Jl. Jatinegara Barat No. 166H
Jakarta 13330 Indonesia

Kontak Kami
T. 021-2982 7615 (Hunting)
F. 021-2982 7616

Armand
Mobile : 0813 1611 1975
WA      : 0857 1155 0141
Pin BB : D4BA060C
E-mail : arthamindo.jakarta@gmail.com
Web    :  www.akitransport.com / www.arthamindo.comjasa impor

Dasar Hukum atau Peraturan yang digunakan dalam mekanisme Impor di Indonesia antara lain:
1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.SeaPort_SeaFreight
Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

HS-CODE

Cara Mudah Mengecek HS Code